Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menggelar pertemuan dengan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada Kamis (17/9/2020) kemarin. Pada pertemuan tersebut, Erick ingin mendengar langsung penjelasan dari Ahok terkait pernyataannya di dalam video yang sempat viral tentang “aib” Pertamina. “Pak menteri (Erick) kan memanggil Pak Ahok, kemarin ada video yang beredar dan viral, jadi pak menteri pengin mengklarifikasi saja dan menerima masukan dari Pak Ahok,” ujar Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga, Jumat (18/9/2020).
Arya menambahkan, dalam pertemuan tersebut Ahok memberitahu Erick Thohir terkait kelemahan kelemahan yang ada di perusahaan migas plat merah itu. “Masukan (dari Ahok) itu sangat bagus, diterima Pak menteri (Erick) juga,” kata Arya. Sebelumnya, Ahok menyindir Pertamina terkait akuisisi sumur minyak di luar negeri dari utang. Selain itu, Ahok berujar, contoh temuannya yang lain soal ketidakefisienan Pertamina yakni soal pembangunan kilang minyak.
Dirinya masih meminta penjelasan kenapa banyak kilang baru yang belum juga dibangun. Padahal, lanjut dia, sudah ada beberapa investor yang serius patungan bisnis dengan Pertamina. "Makanya nanti saya mau rapat penting soal kilang. Berapa investor yang sudah nawarin mau kerja sama kalian diemin? Terus sudah ditawarin kenapa ditolak? Terus kenapa kerja seperti ini? Saya lagi mau audit," ujar Ahok. Ahok membeberkan bahwa posisinya di Pertamina juga sering kali dipermasalahkan. Alasannya, karena keberadaannya mengganggu keharmonisan dalam perusahaan.
"Cuma saya emosi juga kemarin. Mereka lagi mancing saya emosi, saya emosi laporin Presiden apa? Ahok mengganggu keharmonisan," kata dia lagi. Banyak praktik tata kelola Pertamina yang, menurut dia, sangat tidak efisien. Mantan Bupati Belitung Timur ini menyinggung soal gaji di Pertamina yang baginya tidak masuk akal dalam pengelolaan perusahaan. Dia menemukan, seorang pejabat Pertamina masih menerima gaji meskipun jelas jelas sudah dicopot dari jabatannya.
"Tapi, masa (jabatan) dicopot gaji masih sama. Alasannya karena orang lama. Ya harusnya gaji mengikuti jabatan Anda kan. Mereka bikin gaji pokok gede semua. Jadi bayangin gaji sekian tahun gaji pokok bisa Rp 75 juta. Dicopot, enggak ada kerjaan pun dibayar segitu. Gila aja nih," tukas Ahok. Contoh lain, lanjut Ahok, jabatan direksi dan komisaris sangat kental dengan lobi lobi politis dan bagi bagi jabatan. "Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya, saya sempat marah marah juga, jadi direksi direksi semua mainnya, lobinya ke menteri karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata rata titipan kementerian kementerian," kata Ahok.